Foto : Greenpeace.
Jakarta,-Aktivis Greenpeace hari ini melakukan aksi membentangkan banner dari atas gedung Kantor Kementerian Kehutanan bertuliskan “Plantations are not forests” (perkebunan bukan hutan). Mereka menolak rencana peraturan yang memasukan perkebunan sawit ke dalam kategori hutan.
Menurut Greenpeace, jika perkebunan akhirnya dimasukkan dalam kategori hutan, dikhawatirkan akan menyebabkan makin besarnya emisi dari perusakan hutan dan lahan gambut yang saat ini sudah sangat besar, membawa Indonesia menjadi negara terbesar ketiga penghasil emisi.
Konsumsi CPO dan Rencana Penggunaan CPO untuk Biofuel di pasar internasional telah mengakibatkan meluasnya penghancuran hutan dan gambut di IndonesiaLangkah menteri ini akan memperparah kehancuran hutan alam Indonesia yang masih tersisa, memberi peluang perkebunan berlindung di balik kategori hutan. “Menteri Zulkifli Hasan harus segera membatalkan segala rencana untuk memasukkan perkebunan dalam kategori hutan dan mulai fokus pada bagaimana melindungi hutan Indonesia yang masih tersisa, biodiversitas, serta masyarakat yang hidupnya bergantung kepada hutan. Jika rencana ini diteruskan, kerusakan dahsyat hutan akan terjadi dan menteri akan bertanggung jawab atas gagalnya Indonesia memenuhi komitmen penurunan emisi yang telah dilontarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono,” ujar Joko Arif, Jurukampanye Hutan Greenpeace Asia Tenggara dalam siaran persnya yang diterima BeritaLingkungan.com.
“Dunia Internasional akan segera memberikan dana bagi Indonesia untuk melindungi hutannya. Karenanya sangat kontradiktif jika Indonesia malah mempromosikan perkebunan sebagai hutan. Dana ini tidak seharusnya digunakan untuk mengubah hutan alam menjadi perkebunan, atau sarana promosi kelapa sawit. Jika pemerintah serius ingin mengurangi emisi dan melakukan sesuatu untuk mengatasi dampak terburuk perubahan iklim, moratorium (penghentian sementara) perusakan hutan dan perlindungan penuh lahan gambut adalah cara paling efektif,” Joko tambahnya.
Lembaga-lembawa swadaya masyarakat di Indonesia seperti Greenpeace, Walhi, Forest Watch dan Sawit Watch juga telah mengirimkan surat terbuka kepada Menteri Kehutanan dan Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia untuk memperingatkan mereka akan bahaya dari kebijakan yang salah ini.(Marwan).
