Jakarta,Greenpress- Terkait beberapa kelemahan proposal Skema REDD (Reducing Emission from Deforestation in Developing Countries)yang ditawarkan pemerintah yang dinilai tidak berpihak terhadap masyarakat adat, mendorong sejumlah NGO tergabung CSO Civil Society Organization on Forestry Governance and Climate Change menawarkan konsep perbaikan skema REDD yang lebih berkeadilan.
”Kita tidak menolak REDD, tapi kami menerima REDD dengan berbagai catatan,”kata Direktur Java Learning Centre (JAVLEC) Agus Affianto, saat ditemui usai diskusi mengkritisi skema REDD di Darmint Cafe Rasuna Said Jakarta (29/11).
Catatan yang dimaksud Agus Affianto, antara lain, pertama skema REDD harus memberikan penghargaan terhadap seluruh bentuk pengelolaan hutan secara lestari termasuk pengelolaan hutan yang dilakukan masyarakat seperti hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan adat dan hutan rakyat yang nyata-nyata terbukti lebih berkelanjutan.”Semestinya pemerintah memperjuangkan masyarakat melalui regulator dan menjadi poin negoisasi dalam konferensi UNFCCC, karena mereka memiliki kearifan lokal yang harus dihargai,”ujarnya.
Kedua, harga kompensasi yang ditawarkan dalam skema REDD harus dengan nilai yang wajar atau 3 sampai 4 kali dari harga yang saat ini dipublis atau sekitar $ USA 25 hingga 30, dengan pertimbangan akan terjadi multi proyek efek dari nilai tersebut dalam mengupayakan pelestarian hutan di Indonesia dan negara berkembang lainnya.
Terakhir, mekanisme distribusi kompensasi REDD harus dipersiapkan dan memenuhi unsur keadilan bagi setiap pihak yang terlibat harus mendapatkan nilai manfaat termasuk masyarakat yang selama ini mengupayakan pelestarian hutan. “Skema REDD akan berjalan jika memenuhi prasyarat yang diusulkan CSO,”tandasnya. (Marwan Azis)
