Idul Amir, Kendari
Kendari, Greenblog-Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang konsen terhadap lingkungan menggelar acara beda visi calon gubernur (Cagub) Sultra periode 2008-2013 berlangsung di Cafe Pier 29 Wuawua Kota Kendari, Senin (5/11) lalu.
Sejumlah LSM peduli lingkungan yang hadir diantaranya Wahana Lingkungan Hidup (Sultra), Green Press (Perkumpulan Wartawan Lingkungan), WWF, Lestari, YPSH, Yayasan Pencinta Alam (Yascita) Sultra, YPSH, Jaringan Untuk Hutan (JAUH) Sulltra dll. Selain diikuti LSM peduli lingkungan, acara beda visi cagub Sultra juga dihadiri sejumlah wartawan media cetak dan elektronik di daerah ini.
Pada kesempatan tersebut disepakati bahwa cagub Sultra periode mendatang diprioritaskan figur yang peduli lingkungan. Deputy Eksekutif JAUH Sultra, Abdul Halik mengatakan bahwa ada tiga aspek utama untuk figur gubernur Sultra mendatang. Ketiga aspek yang dimaksud adalah aspek sosial, aspek ekologi dan aspek ekonomi.
“Membangun perekonomian daerah, bukan berarti merusak lingkungan, tetapi memanfaatkan sumber daya alam secara positif yang dapat saling menguntungkan semua pihak seperti masyarakat dan pemerintah,” ujarnya.
Sementara itu Arif Rahman dari Walhi Sultra mengungkapkan, figur gubernur Sultra mendatang harus yang benar-benar memahami eksistensi lingkungan. Cagub yang tidak memprioritaskan isu lingkungan sebaiknya diberikan dulu pemahaman soal betapa pentingnya lingkungan di sekitar kita.
“Jangan pilih figur gubernur yang hanya menjual hutan dengan cara mengeluarkan izin Hak Penguasaan Hutan (HPH). Mereka hanya akan merusak masa depan anak cucu kita,” pintanya.
Yos Hasrul dari Green Press mengungkapkan dewasa ini perencanaan pembangunan cenderung tidak mengedepankan lingkungan. “Pembangunan tak mungkin dihentikan, namun keseimbangan alam haruslah menjadi aspek prioritas yang dipertimbangkan. Dicontohkan, dari sektor kehutanan, pemegang kontrak Hak Pengelolaan Hutan (HPH) tak memberi keuntungan pada alam dan warga sekitarnya. Keuntungan menjadi milik sepihak perusahaan,” ujarnya.
Dikatakan, kerugian panjang berupa bencana alam dipastikan menjadi milik warga Sulawesi Tenggara akibat pengelolaan HPH yang serampangan. “Meski kita memiliki hutan lindung dan kawasan konservasi seluas 1.789.092 Ha, tapi tak bisa menjadi alasan bahwa kita bisa bernafas lega. Ancaman masih tetap di depan mata,” jelasnya.
Indarwati dari WWF mengakui bahwa bedah visi cagub Sultra ini akan mengadvokasi masyarakat terhadap betapa pentingnya kelestarian lingkungan. “Kita seharusnya melakukan kontrak politik terhadap cagub Sultra ke depan agar masalah lingkungan tidak lagi dipandang sebelah mata, tetapi menjadi prioritas seiring laju pembangunan Sultra,” harapnya.*** Sumber :www.alamsulawesi.net
