Terungkap pada Pelatihan Advokasi Anggaran Publik bagi Wartawan
Kendari, Kepres- Dalam pengelolaan anggaran publik APBD di Sulawesi Tenggara (Sultra), pemerintah daerah cenderung menunjukkan kurang berpihaknya pemerintah pada kepentingan masyarakat miskin.
Hal itu diungkapkan koordinator Green Press Sultra Yoshasrul, dalam kegiatan pelatihan advokasi anggaran publik bagi wartawan, di Taman Srigading Jln By Pass Wuawua, Sabtu (3/11) lalu.
(foto : Marwan Azis)
Menurutnya, hampir keseluruhan penggunaan anggaran masih bertumpu pada anggaran yang menggemukkan kantong-kantong para pejabat di daerah, yang kesemuanya itu jauh dari harapan masyarakat yang mendambakan adanya pengelolaan pemerintah yang bersih.
” Kondisi tersebut menunjukkan kekurangpekaan elit-elit pemerintah terhadap penderitaan rakyat,” ujar Yoshasrul yang akrab disapa Yos.
Sementara koordinator program Driving Change Yayasan Pengembangan Studi Hukum dan Kebijakan (YPSHK) Sultra, Supriadin pada kesempatan itu mengungkapkan konsep penganggaran yang membekali penentu kebijakan agar mengalokasikan belanja sebesar-besarnya untukmengatasi persoalan kemiskinan.
” Proses penyusunan dan penilaian program serta anggaran disusun bersama melibatkan masyarakat miskin,” tukas Supriadin yang juga nara sumber pada pelatihan tersebut.
Hal senada diungkapkan Laode Udin dari Fitra Sijar Sultra, bahwa anggaran publik harus mencerminkan beberapa fungsi yaitu anggaran digunakan untuk menentukan perioritas kebijakan pembangunan melalui pemberian alokasi dana pada perioritas tersebut.
Serta anggaran mencerminkan rencana detail peda pendapatan dan pengeluaran dimana satuan kerja dapat melakukan secara akuntabel juga anggaran digunakan untuk stabilisasi sosio-ekonomi dan merangsang pertumbuhan ekonomi.
Pelatihan advokasi anggaran publik bagi wartawan diikuti sejumlah wartawan dari berbagai media baik media cetak maupun media elektronik di daerah ini. M10/B/HUM
Sumber Kendari Ekspress www.kendariekspres.com
(05 Nov 2007)
