Gowa, Greenblog-Tingginya laju kerusakan kawasan hutan di kabupaten Gowa mengundang keprihatinan aktivitis LSM lingkungan di daerah itu. Mereka mengusulkan agar Pemkab Gowa segera membuat program perbaikan lingkungan dan penegakan hukum lingkungan.
Mengingat kawasan hutan di Kabupaten Gowa terutama di daerah Malino merupakan sumber air yang selama ini memenuhi kebutuhan empat kabupaten/kota di Sulsel antara lain Gowa, Jeneponto, Takalar, dan Kota Makassar sehingga sangat penting untuk dilestarikan. “ Solusi paling realistis saya kira untuk saat ini perlu ada Badan atau insitusi yang memiliki otoritas dalam pengelolaan lingkungan di Malino, sebagai salah satu usaha mengantisipasi makin meluasnya kerusakan kawasan hutan di kecamatan Tinggimoncong, “ kata Syawaluddin salah seorang penggiat penggiat LSM lingkungan di Kabupaten Gowa. Badan tersebut nantinya juga akan memiliki kewenangan dalam pengelolaan jasa lingkungan di daerah tersebut.
Sementara Muh Hatta dari Yayasan Baruga Cipta mengatakan, tingginya kerusakan hutan di Gowa di sebabkan karena masyarakat saat ini kurang memahami betapa pentingnya menjaga kelestarian lingkungan.
Selain itu perhatian pemda dalam hal ini instansi terkait juga masih tergolong sangat rendah. Hal terbukti lemahnya peneggakan hukum lingkungan, yang mestinya bisa menjerat para pelaku perusak hutan. “Di Desa Sicini Kecamatan Parigi saja , ada sekitar 5000 hektar areal hutan telah berubah fungsi menjadi perkebunan campuran, namun tak ada upaya pemerintah mengatasi hal tersebut, bahkan cenderung dibiarkan,”kata aktivis Environment Parliament Watch (EPW) Kabupaten Gowa ini.
Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua DPRD Kab. Gowa, Amir Uskara. Menurutnya perlu ada sosialisasi kemasyarakat supaya tidak menebang pohon dan membakar di dalam hutan. Selain itu perlu ada penegakankan aturan yang sifatnya memaksa masyarakat untuk tiada asal menebang pohon.
Seraya menambahkan, hingga saat ini unit kerja terkait hingga saat ini belum bekerja maksimal, sehingga laju kerusakan hutan makin meningkat.“Unit kerja terkait juga belum bekerja maksimal. Mereka hanya melihat. Mereka hanya melihat dari sisi budgetnya. Desakan ekonomi masyarakat juga penyebab rusaknya lingkungan. Padahal dampak kerusakan hutan atau lingkungan merugikan seluruh masyarakat Sulsel,” ungkap Amir Uskara. ( Andi Ahmad Effendy/Syamsuryadi)
